Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa

Hal menarik dari terbitnya Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah massa berlaku Sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian sertifikasi, sertifikat yang sebelumnya berlaku selama 4 (empat) tahun menjadi berlaku Seumur Hidup. 

Perka 23 Tahun 2015

MAJALAH PENGADAAN INDONESIA "KREDIBEL"

Menambah wawasan dan informasi tentang Dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah hal yang sangat diperlukan bagi setiap  pihak yang bergelut dalam dunia pengadaan juga bagi masyarakat yang peduli dengan bagaimana pemerintah dalam membelanjakan keuangan negara. 

Untuk menambah informasi dan pengetahuan terkait  pengadaan barang/jasa pemerintah majalah KREDIBEL sangat layak untuk anda baca, majalah yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) bisa anda dapatkan secara gratis dalam versi digital melalui link di berikut ini :

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya

Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang pengadaan barang/jasa pemerintah telah beberapa kali diubah, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (Batang Tubuh, Penjelasan, dan Lampirannya) ;

2. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomorn 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (Batang Tubuh dan Penjelasannya) ;

3. Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomorn 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 

4. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomorn 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah .

Perpres 54 Tahun 2010 merupakan induk dari Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah beberapa kali diubah sebagaimana kami cantumkan diatas, Kami tidak memasukkan Keputusan Presiden (Keppres) No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 januari 2011.