Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP) Nomor 15 Tahun 2018 mengatur larangan rangkap jabatan pada pengadaan barang / jasa pemerintah, sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilarang dirangkap oleh (Pasal 6 ayat 3) :

    - Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara ;

    - Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang / Jasa yang sama ; atau

    - PjPHP / PPHP untuk paket pengadaan barang / jasa yang sama.

2. Pejabat Pengadaan dilarang dirangkap oleh (pasal 8 ayat 4) :

    - Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara ; atau

    - PjPHP untuk paket pengadaan barang / jasa yang sama.

3. Anggota Pokja Pemilihan dilarang dirangkap oleh (pasal 9 ayat 4) : 

    - Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara ; atau

    - PPHP untuk paket pengadaan barang / jasa yang sama.

4. Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP / PPHP) dilarang dirangkap oleh (pasal 10 ayat 5) :

   

    - Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara