Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018

Diposkan oleh di   5 comments
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP) Nomor 15 Tahun 2018 mengatur larangan rangkap jabatan pada pengadaan barang / jasa pemerintah, sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilarang dirangkap oleh (Pasal 6 ayat 3) :

    - Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara ;
    - Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang / Jasa yang sama ; atau
    - PjPHP / PPHP untuk paket pengadaan barang / jasa yang sama.

2. Pejabat Pengadaan dilarang dirangkap oleh (pasal 8 ayat 4) :

    - Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara ; atau
    - PjPHP untuk paket pengadaan barang / jasa yang sama.

3. Anggota Pokja Pemilihan dilarang dirangkap oleh (pasal 9 ayat 4) : 

    - Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara ; atau
    - PPHP untuk paket pengadaan barang / jasa yang sama.

4. Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP / PPHP) dilarang dirangkap oleh (pasal 10 ayat 5) :
   
    - Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara

5 comments:

  1. Irham Maulana18 June 2019 at 15:24

    Terimakasih artikelnya sangat bermanfaat. Bagi yang membutuhkan Sewa Genset Bali bisa menghubungi kami.

    Silahkan mampir ke http://id.arthurteknik.com/

    ReplyDelete
  2. Ivan20 September 2019 at 10:37

    Kalo PPK-SKPD (Kasubag Keuangan) Apakah boleh merangkap menjadi ketua PPHP...????

    ReplyDelete
  3. Unknown24 November 2020 at 13:57

    Maaf mau tanya..
    Bagaimana bila Bendahara Barang merangkap sebagai Pejabat Pengadaan??

    ReplyDelete
  4. Unknown2 February 2022 at 07:58

    Pptk bolehkah merangkap pejabat pengadaan

    ReplyDelete
  5. Anonymous1 June 2022 at 01:23

    Apakah ppk bisa merangkap Pokja

    ReplyDelete

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda